Menapaktilasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

Ilustrasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah/financeroll.co.id

Ilustrasi Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah/financeroll.co.id

*Artikel ditulis Asyari, Dosen STAIN Bukittinggi.

Secara historis, sebagai entitas bisnis, bank syariah merupakan hal yang baru – muncul di era 1940- -1960-an. Namun jika dikaji sejarah Islam di masa Rasulullah, Khalifah al-Rāsyidìn, Khalifah di masa Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah, fungsi-fungsi bank, seperti menerima titipan uang, mengirimkan dan menyalurkan dana dalam bentuk pemberian pembiayaan, telah dikenal dan dipraktekan. Tapi masa itu belum melembaga, seperti dipahami banyak orang.

Rasulullah Saw sendiri di masa hidupnya baik di Makkah maupun di Madinah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan amanah. Masyarakat arab mengelari beliau dengan al-amin. Kejujuran Rasulullah Saw ini mendorong para orang kaya Arab waktu itu menitipkan harta mereka kepada beliau. Dan sebelum hijrah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan seluruh titipan tersebut kepada pemiliknya.

Zubair bin Awwām, salah seorang sahabat yang dekat dengan Rasulullah, pernah menerima titipan uang dari sahabat lainnya dengan mensyaratkan bahwa ia bisa mengunakan uang yang dititipkan dan menjamin uang itu aman serta dapat ditarik saat dibutuhkan. Ibnu Abbas, juga pernah melakukan pengiriman uang ke kota Kufah. Abdullah bin Zubair, pernah mengirimkan uang kepada adiknya, Misab bin Zubair di Irak.

Di era Bani Umaiyah dan Abasiyah, kegiatan fungsi perbankan dipraktekan lewat akad-akad yang telah diatur menurut aturan al-Quran dan hadist. Hanya saja bedanya, jika di zaman Nabi Saw fungsi perbankan dipraktekkan individu face to face secara sederhana. Sedangkan di masa Umaiyah dan Abasiyah, bentuk prakteknya berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan kebutuhan mereka. Di masa itu, sirkulasi atau peredaran uang telah luas dan cepat akibat semakin luasnya daerah Islam dan terbukanya daerah-daerah baru bagi kegiatan perdagangan. Kondisi ini membawa dampak positif bagi banyak uang-uang asing beredar di daerah Islam. Begitu banyaknya uang asing yang beredar maka dibutuhkan orang yang ahli untuk membedakan masing-masing uang tersebut, baik membedakannya dalam segi kualitas maupun kuantitas. Orang yang memiliki keahlian seperti ini dinamai jibriz.

Pada masa Abasiyah, juga dikenal bankir-bankir pribadi khalifah. Khalifah yang berkuasa waktu itu selain memiliki para menteri dalam membantu jalannya roda pemerintah, juga memiliki bankir. Hal ini dikenal di era pemerintahan Khalifah Abasiyah, Muqtadir.

Perkembangan selanjutnya tentang bank Islam ditandai warna dan corak baru. Muncul gagasan untuk mengelola lembaga keuangan Islam ini secara profesional dan disesuaikan dengan aturan akuntansi serta sistem keuangan modren. Gagasan ini merupakan salah satu misi dari gerakan kebangkitan Islam.

Abdullah Saeed mengawali gerakan kebangkitan itu dari gerakan revivalis Islam, gerakan modernis, dan neo-revivalis. Masing-masingnya mempunyai karakteristik gerakan dan perubahan yang akan dicapai.

Gerakan neo-revivalis menyuarakan untuk membumikan ajaran al-Quran dan hadist dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. Perbankan yang berkembangan waktu itu mencontoh dan mempraktekan sistem barat yang berbasis bunga. Sedangkan dalam al-Quran dan hadist dinyatakan dengan tegas dan jelas bahwa riba itu hukum haram. Untuk itu diperlukan dan dibutuhkan lembaga keuangan yang beroperasi tanpa bunga. Bank inilah yang dikenal dengan bank Islam.

Kebutuhan akan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah, selain karena alasan normatif juga didorong oleh kondisi perekonomian dunia Islam yang semakin membaik. Hal ini ditandai dengan melimpahnya produksi minyak sebagai kekayaan negara. Melimpahnya produksi minyak membawa peningkatan penghasilan beberapa negara Islam penghasil minyak. Beberapa negara Islam mengalami kelebihan (surplus) dana dari kebutuhan dalam negerinya. Untuk itu perlu sebuah lembaga yang berfungsi sebagai tempat menitipkan uang atau dana dan menyalurkannya ke beberapa daerah Islam yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mereka.

Pada awalnya, Bank Islam pertama didirikan di Malaysia tahun 1940-an . Kemudian diikuti oleh bank Mit Ghamr Mesir (1963-1967), di India (1969) dan Bank Sosial Nasser (1971). Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank ) (1975), Bank Islam Dubai ( 1975), Bank Islam Faisal Mesir (1977), Bank Islam Faisal Sudan (1977), Lembaga Keuangan Kuwait (1977), dan Bank Islam Bahrain (1979).

Bank Mit Ghamr Mesir merupakan bank Islam awal dapat dikatakan sukses. Bank ini mendapat sambutan yang dan respon baik dari masyarakat Mesir. Jumlah deposon bank tersebut dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Secara statistik digambarkan bahwa tahun 1963-1964, berjumlah 17.560, tahun 1964-1965, berjumlah 251.152. Begitu pula jumlah tabungan masyarakat. Namun kesuksesan ini tak berlangsung lama. Karena masalah politik dalam negeri dan administrasi, bank Mit Ghamr akhirnya bubar dan diambil alih (take over) oleh bank sentral Mesir.

Di Indonesia, kemunculan bank syariah didorong oleh tiga faktor utama. Pertama, didorong oleh geliat kebangkitan lembaga keuangan berbasis syariah di negara tetangga, Malaysia, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Kedua, kembalinya dua pemuda, Ahmad Adib Zain dan Hasbi H Hasyim dari Jeddah dan Kuala Lumpur, setelah mendalami ilmu ekonomi syariah. Ketiga, didahului oleh pembicaraan yang panjang dan intens tentang keharaman bunga bank. Tema sentralnya adalah, apakah bunga bank termasuk riba seperti kategori riba yang disebut dalam al-Quran dan hadist, atau tidak. Diantara tokoh yang terlibat pembicaraan ini, A.Hassan, Syafruddin Prawira Negara, Muhammad Hatta, Kasman Singgodimejo, Abdul Hamid Hakim dari Minangkabau.

Pembicaraan tentang keharaman bunga bank tersebut berlangsung dari awal kemerdekaan sampai awal-1980-an. Hanya saja di awal kemerdekaan masih sebatas pembicaraan belum mengambil aksi dalam bentuk mendirikan lembaga keuangan, seperti Bank Islam. Awal 1980-an, muncul kemauan dan tekad yang kuat untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang beroperasi menurut aturan Islam. Di era itu, muncul Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) di Bandung , Bank Perkerditan Rakyat Syariah (BPRS) Mardhatillah dan BPRS Berkah Amal Sejahtera di Padalarang.

Tahun 1990, digelar Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Jawa Barat, tepatnya di Cisarua. Dari lokakarya inilah berawal keinginan mendirikan lembaga keuangan berbasis syariah. Lokakarya ini merekomendasikan untuk melanjutkan pembahasan tentang bank dan bunga bank dalam Musyawarah Nasional MUNAS MUI di Jakarta. MUNAS MUI tersebut membentuk dan menugaskan sustu kelompok kerja untuk mendirikan lembaga keuangan di Indonesia. Akhirnya, November 1991, akte pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditandatangani. 1 Mei 1992, BMI mulai beroperasi.

Tahun–tahun berikutnya, BMI mulai mengembangkan sayapnya ke beberapa propinsi. Sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, dan UU No.21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah, bank-bank konvensional diizinkan untuk membuka kantor cabang unit syariah. Bank-bank konvensional melandasi sistem operasi secara syariah, baik melalui konversi kegiatan usahanya berdasarkan syariah atau membuka kantor cabang syariah (full fledge branch) maupun melalui peningkatan status kantor cabang pembantu menjadi kantor cabang syariah.

Perkembangan perbankan syariah yang cukup baik juga didukung oleh oleh beberapa regulasi baru yang lebih khusus mengatur bank syariah. Aturan khusus ini merupakan suatu keniscayaan bagi bank syariah yang memiliki kekhususan bank konvensional

Kemudian, UU Peradilan AgamaNo.3 Tahun 2006, menyatakan bahwa wewenang Peradilan Agama diperluas dalam masalah sengketa tata niaga syariah. Diantaranya meliputi; asuransi syariah, koperasi syariah, pasal modal syariah, dana reksa syariah dll. Hal ini merupakan perkembangan baru, sebelumnya PA memiliki kopetensi dalam masalah thalak, rujuk,cerai,waris dan wakaf. Juga sekaligus perkembangan ini menuntut kebutuhan calon hakim nan “mumpuni” dalam masalah ekonomi syariah

Selain UU Perbankan Syariah dan UU PA di atas, juga sekarang sedang dalam proses pembahasan UU tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti, BMT dan Koperasi Syariah. Selama ini payung hukum dari lembaga mikro syariah belum jelas dan tegas. Dewasa ini beberapa kasus BMT di beberapa daerah dianggap sebagai bank “gelap”. Jika pembahasan di DPR tentang UU LKMS tuntas tentu akan membawa “awan cerah “ bagi perkembangan dan pertumbuhan LKMS serta sekaligus memberikan jaminan yang cukup menjanjikan bagi kebutuhan tenaga kerja di LKMS.

Pemberlakuan Office chanelling di awal tahun 2006, membolehkan bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah membuka counter layanan syariah di bank konvensional. Alhasil counter-counter syariah tumbuh dan berkembang lebih banyak. Hal ini semakin mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah.

Market share perbankan syariah terhadap industri perbankan konvensional terus menerus mengalami peningkatan. Data pertumbuhan perbankan syariah secara global juga menunjukkan perkembangan berarti. Menurut Laporan Islamic Development Bank 2010, jumlah lembaga keuangan lebih 300 yang tersebar di lebih 75 negara dengan total aset 24.600 trliiyun.

Menurut Asad Zaman, Adiwarman A Karim dan Siddiqi serta juga Khursid Ahmad, ada tiga fase perkembangan ekonomi Islam sebagaimana dipaparkan di atas. Pertama; abad awal s/d 5 Hijriyah atau 11 Masehi. Fase ini dirintis oleh fuqaha, sufi dan filosof. Kajian ekonomi bersifat normatif. Tokohnya; Zaid bin Ali (w.80 H/738 M) Abu Hanifah (w.150H767 M),Abu Yusuf (w.182H/798 M) Ibnu Maskawaih ( w. 421 H/1030H) dan Al Mawardi 4501058). Kedua, 11 s/d 15 M, fokus pada bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dilaksanakan sesuai dengan pesan qurani.Tokohnya al-Ghazali w.505 H/1111M), Ibnu Taimiyah (w.728 H/1328 M), asy Syatibi (w.790 H/1388 M), dan al Magrizi (845H/1441M). Ketiga, 1446 s/d 1932, fase stagnan dimana tertutupnya pintu untuk berijtihad. Hanya mengulas tema-tema sebelumnya. Namun priode ini diakhiri oleh kemunculan pembaharuan pemikiran dalam ekonomi Islam. Karakteristik pola kajian di priode ini adalah; pertama, menyoroti berbagai persoalan ekonomi dari perspektif Islam, kedua, mengembangkan aspek tertentu dalam ajaran Islam tentang ekonomi, ketiga, pendirian inststusi ekonomi berbasis syariat Islam, keempat, membangun teori ekonomi Islam ke dalam bagian ilmu yang integral kajian ekonomi mikro dan makro.

Perkembangan perbankan syariah sebagai proxy ekonomi Islam akan terus berlanjut di masa datang dan akselesarinya semakin cepat didorong oleh banyak faktor, diantaranya kesadaran agama yang semakin meningkat, kelas menengah muslim yang semakin bertambah dan non-muslim semakin tertarik berinvestasi ala syariah. Semoga!

*Agus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>